Daftar akta-akta yang harus dibuat dalam bentuk notariil

Mari kita mengetahui akta-akta apa saja yang oleh undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil dihadapan seorang Notaris.

I. Yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek):

- Buku I tentang Orang:

1. Pasal 70          : Pencegahan perkawinan dan Pencabutan Pencegahan perkawinan
2. Pasal 71 jo 35 : Ijin Kawin
3. Pasal 79          : Pengangkatan seorang wakil atau kuasa untuk melangsungkan perkawinan
4. Pasal 147        : Perjanjian Perkawinan
5. Pasal 148        : Perubahan Perjanjian Perkawinan
6. Pasal 176        : Pemberian Hibah berhubungan dengan perkawinan
7. Pasal 177        : Pernyataan penerimaan hibah
8. Pasal 191        : Pembagian harta percampuran perkawinan setelah diadakan pemisahan
9. Pasal 196        : Mengembalikan keadaan percampuran harta setelah perpisahan harta
10. Pasal 237        : Pengaturan syarat-syarat perpisahan meja dan ranjang
11. Pasal 253 jo 256 : Pengingkaran sahnya seorang anak
12. Pasal 281        : Pengakuan terhadap anak luar kawin
13. Pasal 355        : Pengangkatan wali oleh orang tua yang hidup lebih lama
14. Pasal 477 jo 483 : Pencatatan harta dari seorang yang tak hadir, oleh para ahli warisnya atau oleh suami/ isteri si tak hadir.

- Buku II tentang Kebendaan:

1. Pasal 783          : Pencatatan barang pinjam pakai jika pemilik tidak hadir
2. Pasal 931 jo 938 : Surat Wasiat
3. Pasal 932 jo 933 : Penyimpanan surat wasiat olografis
4. Pasal 934           : Pengembalian surat wasiat olografis
5. Pasal 938           : Pembuatan Wasiat Umum
6. Pasal 940           : Penyimpanan surat wasiat tertutup/rahasia (akta superscripsie)
7. Pasal 978           : Pengangkatan seorang pengurus guna mengurus benda-benda selama waktu beban dalam hal pemberian wasiat dengan lompat tangan (fidi comis)
8. Pasal 981           : Pengangkatan seorang bewindvoerder dalam hal penyerahan fidel comis
9. Pasal 990           : Pembuatan daftar pertelaan barang-barang yang diwasiatkan secara fidei comis setelah pewaris meninggal
10. Pasal 992           : Pencabutan surat wasiat
11. Pasal 1010         : Pembuatan daftar benda-benda  yang termasuk harta peninggalan
12. Pasal 1019         : Pengangkatan seorang pengurus untuk mengurus harta peninggalannya selama ahli waris atau penerima hibah wasiat masih hidup
13. Pasal 1069 jo 1071 : Pemisahan dan pembagian harta peninggalan bilamana salah seorang ahli waris menolak atau lalai
14. Pasal 1074         : Pemisahan harta peninggalan
15. Pasal 1121         : Pembagian warisan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus keatas kepada turunannya
16. Pasal 1171         : Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMHT) vide UUHT NO.4/1996 Ps. 15 (1)
17. Pasal 1172         : Penjualan, penyerahan serta pemberian suatu hutang hipotik
18. Pasal 1196         : KUasa untuk melakukan roya Hipotik

-Buku III tentang Perikatan

1. Pasal 1401        : dalam hal subrogasi
2. Pasal 1405        : Penawaran pembayaran tunai yang diikuti penyimpanan atau penitipan
3. Pasal 1406        : Penyimpanan atau konsinyasi dalam hal terjadi penawaran pembayaran tunai
4. Pasal 1682        : Hibak
5. Pasal 1683        : Kuasa menerima hibah
6. Pasal 1945        : Kuasa untuk mengangkat sumpah

II.  Yang tercantum dalam UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Pasal 7 ayat 1   : Akta Pendirian atau Anggaran Dasar PT
2. Pasal 21 ayat 4 : Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Advertisement